Dampak Pembangunan Terhadap Sumber Daya Alam di Kepulauan Aru (03)

Dampak Pembangunan Terhadap Sumber Daya Alam di Kepulauan Aru (03)
By John Domiggus Kalorbobir

Sebagai kelanjutan dari tulisan-tulisan terdahulu maka pada bagian ini akan dibahas penanggulangan akan dampak pembangunan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) Kepulauan Aru. Kerusakan SDA Aru, merupakan suatu kegagalan Orang Aru; kegagalan dalam hal perumusan dan pelaksanan suatu kebijakan dan aturan hukum, kegagalan masyarakat Aru dalam memanfaatkan SDA, kegagalan pemerintah daerah dalam mengelolah SDA. Bahwasanya berbicara tentang SDA Kepulauan Aru itu berarti berbicara tentang kesejateraan dan masa depan Orang Aru. Karena itu konservasi SDA mesti diterima sebagai suatu kewajiban dan tangggung jawab bersama untuk meningkatkan pembangunan di kepulauan tercinta. Olehnya itu mari kita simak secara saksama pembahasan berikut ini:
1. Sumber Daya Kehutanan.
Berdasarkan klasifikasi tipe dari ekosistem hutan, maka dapat disimpulkan bahwa kepulauan Aru memiliki beberapa tipe hutan; berdasarkan tipe vegetasi dominant maka ditemukan hutan mangrove, berdasarkan ketinggian tempat maka ditemukan hutan pantai dan hutan dataran rendah, berdasarkan keadaan tanah atau substratnya maka ditemukan hutan rawa air tawar, dan berdasarkan dampak aktifitas manusia maka ditemukan hutan primer, semi primer, dan hutan sekunder.
Secara khusus kita akan membahas tentang hutan mangrove dengan mepertimbangkan kesehatan ekosistem dan kelestarian serta peranan penting hutan mangrove terhadap Orang Aru, maka wajarlah saja jika hutan mangrove yang diperioritaskan dalam tindakan penanggulangan dampak pembangunan di Kabupaten Aru. Kita perlu model yang tepat dalam mengelolah dan melestarikan sumber daya alam kita. sehingga diusulkan untuk menggunakan model Pengelolaan Hutan Mangrove Secara Berkelanjutan. Rekomendasi program yang dapat dilakukan hubungannya dengan penanggulangan dampak lingkungan adalah
a. Pemetaan Seberan Kerusakan ekosistem Hutan manggorve
b. Penanaman kembali atau rehabilitasi ekosistem Hutan manggorve pada kawasan-kawasan yang mengalami kerusakan total akibat clear cutting system dan fragmentasi
c. Penetapan kawasan penyangga pada beberapa titik sesuai dengan fungsi ekologis dan estetika, program ini berhubungan erat dengan system tata ruang (Sudarmaji. 2002).
d. Pengoptimalan fungsi untuk produksi, budidaya, dan parawisata serta konservasi, yang mengacu pada sistem silvikultur yang tepat pada setiap wilayah yang berbeda-beda, sesuai dengan pertimbangan ekologi hutan mangrove, status lingkungan, substrat pembentuk, hidrologi dan iklim.
e. Pengrumusan Peraturan Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pengelolaan sumber daya Kehutan.

2. Sumber Daya Kehidupan Liar (Keanekaragaman Hayati)
Usulan program yang dapat digulirkan dalam rangka penanggulangan dampak pembangunan terhadap Sumber Daya Keanekaragaman Hayati/ Kehidupan liar di Kepulauan Aru.
a. Penetapan dan Perlindungan kawasan Penyangga (Sudarmaji. 2002) dikawasan Kepulauan Aru
b. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan, Satwa beserta Ekosistemnya, baik secara Konservasi Ex-Situ dan Konservasi in-Situ (kegiatan ini dapat dipaduhkan dengan program konservasi hutan mangrove).
c. Pengrumusan Peraturan Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pengelolaan, Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya hayati.
d. Pendidikan dan pengkaderan Orang Aru untuk pengelolaan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
Tentu saja akan dipertanyakan” bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Orang Aru” dan ini pertanyaan yang sangat tepat, baiklah mari kita temukan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan dirincikan secara garis besar:
a. Tersedianya lapangan kerja baru oleh lembaga pemerintah, misalnya dengan pemberlakuan koservasi In-situ maka dibuatlah taman wisata, dan kawasan cagar alam. Sudah barang tentu akan diserap tenaga kerja baru untuk mengelolah kawasan-kawasan tersebut, dengan jaminan peraturan kabupaten yang jelas dan tata kelolah yang baik maka akan mendatangkan pendapatan pula bagi Pemkab.
b. Tersedianya lapangan kerja baru oleh lembaga non Pemerintah, misalnya dengan dibukanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang akan bekerja dalam perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati Kepulauan Aru.
c. Tersedianya sumber pendapatan baru bagi Pemkab Kepulauan Aru dalam bentuk mekanisme pajak yang teratur, seimbang, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sumber-sumber pajak akan berasal dari berbagai jenis sistem pengelolaan dan pemanfaatsan sumber daya hayati.
d. Masyarakat setempat selaku pemilik hak wilayah yang dijadikan kawasan konservasi juga akan mendapatkan imbalan yang layak dan berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten.
Pertanyaan lainnya yang akan muncul adalah bagaimana dengan masyarakat pemilik kawasan?, Hal-hal positive yang akan berkembang dalam tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pemilik sumber daya adalah adanya gerakan penguatan masyarakat adat, yang muncul untuk mempertahankan hak adat. Aplikasinya dengan dibuatnya Perdes (Peraturan Desa) yang diakui pemerintah Kabupaten dan Provinsi, dalam peraturan tersebut akan dicantum aturan-aturan yang peduli akan pelestarian lingkungan hidup, antara lain pelarangan perburuan dan perdagangan semua jenis satwa liar. Larangan-larangan ini disertai sanksi dan denda yang akan mendatangkan keuntungan berlipat ganda pada Desa untuk pembangunan di desa itu sendiri.

3. Sumber Daya Laut
Sumber daya Laut (SDL) merupakan sumber daya dapat pulih kembali dan yang tidak dapat pulih. Sumberdaya dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (Dahuri at all. 2004), jenis-jenis tersebut pada 10-20 tahun lalu dapat ditemukan dalam jumlah yang melimpah di Aru. Jelaslah bagi kita orang Aru memiliki SDL yang dapat dipulihkan kembali, dan saat ini SDL Aru dalam kondisi terancam habis secara temporer karena tidak menggunakan system pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Dampaknya; jika selama ini Aru dikenal dengan daerah yang kaya akan sumber daya laut maka akan berubah menjadi daerah miskin baru sumber daya laut dan ini tentu akan terjadi jika kesalahan yang telah terjadi kita pertahankan.
Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan adalah
a. Menembangkan konsep pengelolaan sumber daya laut dengan berbasis masyarakat. Menurut Nikijuluw (2002, dalam Wahyudi. 2008) mendefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya. Jadi, sistem ini menjamin keterlibatan orang secara secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, dalam hal ini kita menyeimbangkan keuntungan pihak pengusaha perikanan dengan penduduk lokal, dan Pemkab Aru. Pengelolaan akan meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
b. Mengubah sistem pengambilan hasil perikanan untuk tujuan produksi dan juga konsumsi di Kepulauan Aru, yang dimaksudkan adalah pengambilan hasi-hasil laut tidak lagi diprioritaskan pada hasil tangkapan dari Alam, akan tetapi lebih memprioritaskan hasil budidaya perikanan. Sehingga akan berkembang berbagai sistem budidaya komoditi perikanan, dan sistem budidaya ini akan dipaduhkan dengan sistem tata kelolaha lahan dan hutan Mangrove.
c. Mengrumuskan kembali peraturan baru yang memadai untuk mengatur pengusaha-pengusaha perikanan swasta yang di Kepulauan Aru, sehingga Pem-Kab, memiliki otoritas yang jelas untuk mengatur pemanfaatan Sumber daya perikanan yang mendatang keuntungan yang sebesar-sebesarnya bagi orang Aru.
d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan konservasi bagi siswa pendidikan dasar hingga pendidikan atas.
konsep pengelolaan sumberdaya laut berbasis masyarakat memiliki beberapa aspek positif yang dapat meransang pertumbuhan ekonomi kepulauan Aru, yaitu; (1) mampu mendorong timbulnya pemerataan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan; (2) mampu merefleksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik; (3) mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada; (4) mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomis maupun teknis; (5) responsif dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal; (6) mampu menumbuhkan stabilitas dan komitmen; serta (7) masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola secara berkelanjutan

4. Pencemaran Lingkungan
Penangulangan pencemaran lingkungan akan dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis masyarakat. Pertimbangan relevan dengan akan tercipta kesadaran yang muncul dari individu anggota masyarakat untuk menjaga lingkungan supaya terhindar dari aktivitas-aktivitas yang menyebabkan adanya pencemaran. Pendekatan berbasis masyarakat tentu akan melibatkan pemerintah kabupaten, masyarakat, dan keluarga. Pendekatan ini lebih mengutamakan inisiatif dan tindakan yang berasal dari masyarakat, tentunya dalam realisasinya akan selalu bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten sebagai penanggung jawab. Konsep penangulangan berbasis masyarakt ini tentu saja tidaklah berbeda dengan konsep yang dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya laut.
Rekomendasi program dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penaggulangan pencemaran lingkungan:
a. Merumuskan dan menetapkan perarturan kabupaten yang mengatur tentang pencemaran lingkungan.
b. Merumuskan program penangulangan pencemaran lingkungan berdasarkan pendekatan berbasis masyarakat. Program ini dapat dikembangkan menurut tahapan perencanaan yang sistimatis, diantaranya; tahap persiapan, perencanan, penyadaran masyarakat, analisa kebutuhan, penyusunan rencana penangulangan pencemaran secara terpadu dan berkelanjutan, pengembangan fasilitas sosial, dan pendanaan.
Pencemaran lingkungan dapat berdampak pada kesehatan, keselamatan dan akhirnya berakibat pada pembangunan ekonomi, dan merupakan ancaman bagi keberlangsungan generasi yang akan datang. Terbatasnya upaya pengendalian pencemaran lingkungan diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan serta kurangnya penegakan hukum bagi pelanggar pencemaran lingkungan. Karena itu iperlukan pendekatan yang komprehensif dan holistic bagi penanggulangannya, agar dapat dipertahankan kualitas lingkungan yang baik. Pemerintah juga hendaknya mengeluarkan kebijakan yang pada dasarnya dapat menuntun dan menyadarkan akan pentingnya kesehatan lingkungan bagi masa depan Orang Aru.

Reference:
Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P., Sitepu. 2004. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta.
Sudarmaji. 2002. The Important of Society Empowering in the Effor of Biodiversity Conservation in the Era of Local Autonomy Implementation. Jurusan Biologi FMIPA Universitas Jember Jurnal ILMU DASAR, Vol. 3 No. 1:50-55 http://www.mipa.unej.ac.id/data/vol3no1/sudarmaji.pdf (diakses di Goettingen, 10. September 2009)
Wahyudin, Y. 2004. Pelibatan Masyarakat dalam Penanggulangan Lingkungan Pesisir dan Laut. Devisi Kebijakan Pembangunan dan Ekonomi PKSPL-IPB. (diakses di Goettingen, 16. September 2009)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s